Debat Pilpres Usai, Projo: Prabowo Tidak Paham Trias Politica

TEMPO.CO, Jakarta - Projo atau kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo menilai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto minim pemahaman tentang demokrasi dalam penampilannya saat debat Pilpres 2019 yang berlangsung tadi malam, 17 Januari 2019. “Prabowo tidak paham Trias Politika.” Pernyataan itu disampaikan Ketua Projo, Budi Arie Setiadi rilisnya, Jumat, 18 Januari 2019.

Menurut Budi, Indonesia telah menerapkan pembagian kekuasaan dengan konsep Trias Politica, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki wewenang  dan fungsi masing- masing sesuai UU yang berlaku."

Baca: Kenapa Kedipan Mata Prabowo Saat Debat Meningkat Lebih Cepat

Dalam debat, Prabowo menyatakan dirinya akan mengusung konsep chief of law enforcement jika terpilih menjadi Presiden. Hal itu akan Prabowo lakukan sebagai strategi untuk mengatasi diskriminasi dan persekusi dari sisi HAM

"Dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut chief executive, berarti seorang kepala negara adalah cheif of law enforcement officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini, karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum," kata Prabowo dalam debat. 

Pernyataan Prabowo dinilai berbahaya bagi Budi Arie. Sebab, berpotensi menjadi pemerintahan yang diktator dan otoriter. "Hukum tidak boleh diintervensi atas nama kekuasaan," kata Budi. Atas alasan itu, Budi Arie menuding Prabowo tak paham demokrasi dan Trias Politica. Padahal, menurut dia, konsep Trias Politica adalah hal mendasar.

Baca: Kata Pengamat Soal Visi Misi Soal Terorisme Jokowi Vs Prabowo

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan konsep chief of law enforcement tak serta merta menghilangkan konsep pembagian kekuasan Trias Politica yang sudah berjalan.

"Chief of law enforcement artinya memastikan proses, kerja hukum, itu di relnya," kata Dahnil Azhar seusai debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Pemimpin harus memastikan proses hukum kembali ke relnya. 

ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI